Sejarah

Drs H Hasan Aminuddin Msi

Drs H Hasan Aminuddin Msi, putra original Kabupaten Probolinggo. Lahir, masa kanak-kanak, remaja, sampai mengawali perjalanan karir politiknya, semuanya berbasis di probolinggo. Dibesarkan dalam lingkungan keluarga pesantren, menempuh pendidikan dasar negeri (SDN), sekolah pertama negeri (SMPN) sekolah menengah atas negeri (SMAN), lalu meneruskan pendidikan tinggi umum-S1 san S2 di Universitas Merdekan Malang- telah menempa Hasan menjadi sosok yang pluraritas-demokratis, dengan penguasaan pendidikan agama yang kuat.

Hasan lahir dari keluarga ulama yang memiliki lembaga pesantren, Besar dalam kultur dan tradisi beragama yang kukuh, ekonomi tergolong mapan di desanya, tertempa dalam sosialisasi kemasyarakatan yang batih-tatap muka informal yang guyub dan syarat kekeluargaan- namaun sebagian besar warganya tergolong miskin, nilai-nilai tersebut telah menempa Hasan menjadi figur pemimpin yang memiliki solidaritas kuat, kepekaan Sosial yang tinggi, serta kesetiakawanan yang kental.

Sifat-sifat sosial dan egaliter yang kuat dengan dasar etika keagamaan yang kukuh menjadi corak serta warna yang melekat pada kepemimpinan Hasan Aminuddin ketika menjadi bupati Kabupaten Probolinggo sejak 2003. Sifat-sifat kepemimpinan Hasan itu amat kentara dalam aktivias kesehariannya. Terbiasa kumpul dengan banyak warga tidak mampu dan menderita semasa dia menjalani masa anak-anak dan remaja didesanya yang sebagian di antara mereka itu keluarga teman akrab Hasan- telah menjadikan dia sebagai Bupati yang cepat mendengarkan curaha hati rakyatnya. Hasan sering berdialog dengan warganya.

Dari pergumulan yangegaliter, dia lalau terbiasa membuat intisari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan kebijakan pembangunan fisik dan non fisik yang bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat. Sendi-sendi kepemimpinan demikian sangat menonjol dalam diri Hasan Aminuddin dalam mengomando Kabupaten Probolinggo.

‘’Saya tidak banyak menggunakan pendekatan akademis. Saya lebih banyak bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat,” paparnya.

Kepemimpinan dalam menjalankan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang pro-rakyat tersebut dilakukan karena aspirasi masyarakat banyak tidak terwakili oleh wakil-wakil rakyat di DPRD Kabupaten Probolinggo. Orientasi mereka, anggota DPRD, umumnya terfokus untuk melunasi biaya politik saat mencalonkan diri menjadi anggota dewan,” ungkap Hasan menceritakan pengalamannya lantas tersenyum.

Lihat saja, kinerja mereka untuk mengunjungi konstituennya menurun. Mereka lebih banyak mengikuti workshop, kunjungan kerja, dan study banding. “Karena itu, ketika wali kota, bupati, dan gubernur sekalipun membuat kebijakan dengan mengadopsi PUPA (pedoman umum penyusunan anggaran), pihak legislatif tidak nyampe (tidak paham),” tutur Hasan.

Pada masa kepemimpinan Hasan, memamg hampir tak ada berita tentang pemberian sanksi kepada pegawai pemkab yang melanggar. Padahal, seperti umumnya kantor Pemerintah, Kabupaten probolinggo juga pernah menjatukan sanksi kepada pegawainya. “pada pertengangahan 2003, sya pernah memecat pegawai karenan tidak masuk kerja,” tegasnya.

Namun, Sanksi tersebut tak pernah keluar di media karena didasari prinsip memberikan tindakan pagi pelanggar aturan anpa memberikan pernyataan kepada media. Mengapa ? sebab, yang melanggar itu adalah pegawai yang perlu diibaratkan sebagai anak. Sebagai bwahan. Sebagai teman. Sebagai saudara yang punya anak. Kalau menjadi berita, kasian anaknya. Kasian istri dan keluarganya. “jadi. Meski yang diberhentikan itu membuat pelanggaran, saya tetap memuliakan mereka”tutur Hasan.

Independensi kewenangan bupati harus ditegakkan. Bupati harus berani melawan kebiasaan yang sudah berlangsung. Seorang bupati harus bisa membuat kebijakan yang bisa menikmati generasi sekarang dan generasi mendatang. “inilah salah satu jejak yang ingin saya wariskan kepada masyarakat kabupaten probolinggo, “ujarnya.

Kemimpin masa sekarang harus berani bertindak Bonek (Bondo Nekat). Jika ragu-ragu, tidak bonek, bupati tidak akan berbuat sama sekali. Tentu, tindakan bonek itu harus berdasar pijakan yang benar. Kasian yang dirumah”tidak melanggar etika, norma agama, dan tidak menyalahi peraturan perundang-undangan, “kata Hasan menjelaskan Prinsip kerja serta etika kepemimpinannya. (*)

Sangatlah Pantas dan Waktunya Hasan Aminuddin untuk Memimpin Jawatimur